siapakah yang membuat peraturan daerah provinsi. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, atau disingkat Ketetapan MPR atau TAP MPR, adalah bentuk putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang berisi hal-hal yang bersifat penetapan ( beschikking ). siapakah yang membuat peraturan daerah provinsi

Sebelum. Peraturan daerah ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Dalam UU Pemerintahan Daerah yang baru, mekanisme pembatalan berubah menjadi sbb: Pasal 251 (1) Perda Provinsi dan peraturan gubernur yang bertentangan dengan ketentuan peraturan. Di satu sisi disebut dibatalkan oleh Presiden dengan Perpres, tetapi di sisi lain dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri melalui SK Menteri. Sehingga, adalah jelas bahwa suatu Perda yang bertentangan dengan undang-undang (“UU”) tidak dapat diuji di MK, karena MK tidak memiliki kewenangan untuk itu. 42. Daerah Provinsi : a. Dalam hal ini yaitu Kementerian Hukum dan HAM. muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Materi. Terdiri dari 48 Pasal, 14 Bab yaitu Ketentuan Umum, Perencanaan, Pelaksanaan, Penumbuhkembangan Perpustakaan, Pembudayaan Kegemaran Membaca Dan Literasi, Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan Dan Pembudayaan Kegemaran Membaca Dan Literasi, Pembinaan Penumbuhkembangan Perpustakaan Di Daerah Provinsi,. daerah ini pada mulanya diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974. Kewenangan membuat Peraturan Pemerintah diberikan oleh UUD 1945 kepada presiden. Peraturan Daerah yang mengatur Pajak dan. Selamat Datang! Masuk ke akun Anda. guna mewujudkan Peraturan Daerah baik Perda Provinsi maupun Perda Kabupaten/Kota yang efektif, tidak tumpang tindih dan tidak bertentangan dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah pusat. Peraturan Daerah Provinsi: Membedah Pengertian dan Fungsinya. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2021 TENTANG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 2. Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah sama, namun ini diubah dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa Peraturan Daerah Provinsi mempunyai kedudukan lebih tinggi dari Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Pemerintah Daerah Provinsi (Pemprov), yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat. Oleh karena itu, negara Indonesia melabeli dirinya dengan sebutan negara hukum. Pengertian Peraturan Daerah; Sesuai dengan ketentuan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang dimaksud dengan Peraturan Daerah (Perda) adalah “peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah”. Tahapan Pembentukan Peraturan Daerah: 1. perubahan Perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi, hanya disertai dengan penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Peraturan Daerah yang dibuat pada tingkat provinsi maupun Kabupaten/Kota memiliki materi muatan yang sama dengan Undang-Undang namun dalam lingkup yang lebih khusus. Lambang Daerah Istimewa Yogyakarta Bendera Daerah Istimewa Yogyakarta Foto salah satu ruas jalan di Yogyakarta (tahun 1933). Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2011. Peraturan Daerah. Dasar Konstitusional Peraturan Daerah Pasal 18 Ayat. Dan yang penting juga digarisbawahi, pada Ayat 3 Pasal 75 tertulis, ‘(peraturan daerah khusus) perdasus dan. Rancangan Peraturan Bupati yang selanjutnya disingkat Raperbup adalah Raperbup Bupati Batang. Secara umum, keputusan-keputusan presiden bersifat mengatur. Undang-Undang Dasar 1945 berperan sebagai dasar hukum tertulis dan konstitusi pemerintahan Republik Indonesia saat ini sejak disahkan pada. Dasar Hukum. Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi: a. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (“Perpu”) disebutkan dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (“UUD 1945”): “Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 17 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 22D ayat (2), dan Pasal 23E ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintahan Daerah (LPPD) berdasarkan format yang ditetapkan oleh Menteri. yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Selanjutnya Desa Adat sebagai kesatuan masyarakat hukum adat berdasarkan filosofi Tri Hita Karana yang dijabarkan dalam kearifan lokal Sad Kerthi, dengan dijiwai ajaran agama Hindu dan nilai-nilai budaya serta kearifanLambang DPRD. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Berdasarkan UUD 1945 (setelah amandemen) bentuk-bentuk atau macam-macam Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Pemerintah (Eksekutif), Legislative (DPR), dan MPR serta Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut: a. Kepala daerah memerintahkan kepada pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) menyusun Prolegda di lingkungan pemerintah daerah provinsi. c. dalam pembuatan Peraturan Daerah pidana atau Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana, tertuang di dalam Pasal 143 ayat (2) UU No. pekerjaan tersebut dalam pasal 24 membuat peraturan yang disebut "Peraturan-Daerah" ditambah dengan tingkatan dan nama daerah. Aplikasi adalah instrumen yang mampu mengolah data atau informasi secara otomatis sedemikian rupa sehingga memberikan kemudahan dan kecepatan bagi pengguna dalam memperoleh data atau informasi yang diperlukan. 20. Terdapat dua nilai dasar yang dikembangkan dalam UUD 1945 berkenaan dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di. Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 1. Pemerintahan Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Kota memiliki Dewan Perwakilan Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diberi suatu kewenangan untuk membuat peraturan daerah, serta dalam implementasi fungsi ini dapat digunakan melalui hak inisiatif atau hak gagasan dan hak amandemen atau hak transfigurasi. 23. Tweet. 32 Tahun 2004. b. Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 90); 21. . Alfred Hoetoeroek dan Maroelan HoetoeroekDalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 1. 13. Sehubungan dengan hal tersebut, Pedoman Umum Tata Naskah Dinas yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22 Tahun 2008 perlu disempurnakan. f. Peraturan Daerah provinsi. Peraturan Pemerintah (PP). Kewenangan MK dan MA. Simak fungsi, muatan isi, dan asas pembentukannya, serta aspek. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2011 : tentang Pembentukan Peraturan Daerah, perlu disesuaikan ;. perlayanan publik yang dilakukan oleh pemerintahan atau. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat. peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara perencanaan pembangunan daerah. Penyusunan Peraturan Daerah Provinsi; Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Provinsi bisa berasal dari DPRD Provinsi atau Gubernur. Perda dibentuk untuk menyelenggarakan otonomi daerah provinsi, kabupaten, atau kota. Untuk mengetahui dan merumuskan peaksanaan fungsi legislasi dalam hal pembuatan Peraturan Daerah oleh DPRD di Kabupaten Nabire 2. Definisi lain adalah peraturan perundang- undangan yang dibentuk bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Kepala Daerah baik di Propinsi maupun di Kabupaten/Kota. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan gubernur dan peraturan bupati/wali kota. d. Kata Kunci: harmonisasi, peraturan. i. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti; d. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (“ UU 12/2011 ”). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan. 2007 telah didefinisikan istilah ‘kerja sama’dan juga siapa saja yang dimaksud dengan sebutan ‘pihak ketiga’ dalam ketentuan sebagai berikut:. Pertama, Anda dapat melakukan penelusuran pada Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) suatu kabupaten/kota. » INFO PENTING: Yth. Kata Kunci : MEKANISME PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI. Di Indonesia, terdapat 3 (tiga) jenis sistem pemungutan pajak, yaitu self assessment system, official assessment system, dan withholding system. Perencanaan dan pengendalian pembangunan. Hal ini membuat seluruh peraturan perundang-undangan Indonesia yang dibuat harus. Menurut A. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang mengatur tentang Retribusi Daerah, perlu disesuaikan dengan Undang-Undang dimaksud; c. Pasal 7 UU Desa mengatur bahwa Pemerintah, Pemda Provinsi, dan Kabupaten/Kota dapat melakukan penataan desa. 12 Tahun 2011 terkait jenis dan hierarki Peraturan. Kebutuhan pembangunan tersebut meliputi, tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa. Baik perda provinsi maupun perda kota/ kabupaten memuat program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi dengan judul Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya. Sedangkan kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Pembahasan: Yang berwenang membuat Peraturan Daerah atau Perda adalah kepala daerah masing-masing (Gubernur atau Bupati atau Walikota) bersama dengan DPRD (Provinsi atau Kota atau Kabupaten). dalam hal pembuatan Peraturan Daerah oleh DPRD di Kabupaten Nabire. berdasarkan prosedur pembentukan peraturan daerah yang sesuai peraturan perundang-undangan; c. 12. Peraturan Desa. Hal ini kiranya perlu dipahami oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH. Ada beberapa syarat pembuatan peraturan perundang-undangan yang baik termasuk pembuatan peraturan daerah dimana syarat ini dapat juga diadopsi untuk pembentukan Perda antara lain: 1. Namun, karena tidak adanya kewenangan provinsi dalam penetapan tarif Pajak, provinsi tidak dapat menyesuaikan penerimaan pajaknya. Di ketatanegaraan Indonesia, lembaga legislatif direpresentasikan MPR, DPR, dan DPD, seperti dikutip dari Pendidikan. 2 Lihat, Fauzi Iswari, Yohanes Alri, Mira. 2. Lembaga Negara Indonesia adalah lembaga-lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UUD, UU, atau oleh peraturan yang lebih rendah. Peraturan Daerah yang mengatur Pajak dan Retribusi dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak ditetapkan harus disampaikan kepada Pemerintah. 1)Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 2)Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 3)Peraturan Pemerintah Nomor 41. Kebijakan tersebut merupakan turunan dari. Untuk mengetahui keberlakuan suatu peraturan daerah, ada beberapa metode yang dapat dilakukan. Peraturan Desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundangundangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya. Ulasan Lengkap Penyusunan Naskah Akademik. Dalam Peraturan Komisi ini, yang dimaksud dengan: 1. Rancangan Peraturan Daerah provinsi tentang Pajak dan Retribusi yang telah disetujui bersama oleh gubernur dan DPRD provinsi sebelum ditetapkan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan dimaksud. Karena Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 1992 tentang Bahasa, Aksara dan Sastra Bali. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika appel:. [1] Undang-undang memiliki kedudukan sebagai aturan main bagi rakyat untuk konsolidasi posisi politik dan hukum, untuk mengatur kehidupan bersama dalam rangka. l. Penyusunan Peraturan Daerah Provinsi Peraturan Presiden; Peraturan Daerah Provinsi; dan; Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. tersebut, Pemerintah Daerah bisa saja tidak membuat Peraturan Daerah, namun melakukan langkah konkret, seperti konsiliasi (Raja, 2019). Dasar hukum kebijakan pangan dan gizi tersebut yaitu Undang-Undang No. Namun patut dicatat, hal itu juga berlaku bagi Raperda Kabupaten/Kota sebagaimana diatur Pasal 63 UU 12/2011:. Kolom (7) diisi dengan jumlah seluruh perangkat daerah di provinsi dan masing-masing kabupaten/kota. 3) Pemerintahan daerah provinsi,daerah kabupaten dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat daerah yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. UU 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan merupakan pelaksanaan dari perintah Pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan undang-undang diatur lebih. 7. 000 jiwa atau 1. Seperti contohnya pada Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2018 tentang Bale Mediasi dalam Pasal 7 ayat (2) berbunyi: “Tugas Pengurus Bale Mediasi, Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan. 25. BAB II PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH Pasal 2 Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah. MPR C. kpu. Kita dapat menemukan Peraturan DPR, Peraturan Menteri, Peraturan Kepala Daerah, Peraturan Desa, dan lain sebagainya. Salah satu implikasi dari kebijakan ini adalah semakin sulitnya pengawasan di laut. Selain itu, jika dalam UU No 32 Tahun 2004, masa jabatan kepala desa 6 tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan. 3. Keputusan Kepala Daerah; dan d. Peraturan Daerah. perundang-undangan yang sederajat dan mengatur bidang yang sama atau terkait. PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2017-2032 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA TIMUR, Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan. DPRD mempunyai tugas dan wewenang : 2. Dari buku Ilmu Perundang-undangan oleh Maria Farida Indrati, peraturan daerah adalah peraturan yang dibuat oleh kepala daerah provinsi maupun. Instruksi ini ditetapkan pada 16 Februari 2016. Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Peraturan Presiden; Peraturan Daerah Provinsi; dan; Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 24. Peraturan daerah (Perda) adalah suatu peraturan yang telah tercantum di perundang-undangan yang dibentuk atau dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan persetujuan Kepala Daerah. UU yang terdiri dari 40 pasal ini mengatur kekhususan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibu kota Negara. Untuk lebih jelasnya simaklah Materi Contoh Peraturan Daerah, meliputi Pengertian, Jenis, Tujuan, dan Contohnya di bawah ini. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1 angka 30, Pasal 1 angka 38, Pasal L angka 47 sampai dengan angka 49, Pasal 245 sepanjang terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 279, Pasal 285 ayat (2) huruf a angka 1 sampai dengan angka 4, Pasal 288 sampai dengan Pasal 291, Pasal 296, Pasal 302, Pasal 324, dan Pasal 325 Undang. TAHUN 2009-2029 . Mekanisme Pencabutan/Pembatalan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Dan Keputusan Kepala Daerah yang Bermasalah Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Mekanisme pencabutan/pembatalan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan Keputusan Kepala Daerah yang bermasalah diatur di dalam Undang. Dalam artikel Pemerintah Perbarui Regulasi JDIH, JDIH adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu dan. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Panduan Pembuatan PERDA Dipublikasi dalam garut. 4. e. Dalam pembentukan peraturan daerah, ada beberapa tahapan yang harus dilalui yaitu: (1) tahapan perencanaan; (2) tahapan. Panitia Ad Hoc. [7] Selain gubernur, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) huruf c jo. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh DPRD Provinsi dengan persetujuan bersama gubernur. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan. menteri teknis/kepala lembaga pemerintah nonkementerian, untuk pengawasan teknis; b. Perintah. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan. Pemerintah Daerah Provinsi (Pemprov), yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Daerah yang meliputi Sekretaris Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah. (satu) peraturan daerah dan menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi di Daerah. 3. 2. Dalam UU No. TEMPO. id9. Hal ini kiranya perlu dipahami oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota14. Baca juga: Lembaga-lembaga dalam Susunan Pemerintahan Desa Suatu provinsi memiliki pemerintahan yang dijalankan oleh perangkat pemerintahan provinsi yang terdiri dari gubernur sebagai kepala daerah yang dibantu oleh perangkat. Peraturan daerah dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan persetujuan bersama kepala daerah. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan 4. Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah Provinsi mengenai: a. Peraturan Daerah. Hal-hal yang perlu diidentifikasi dalam proses penyusunan Standar Pelayanan, antara lain meliputi: a. URGENSI PROLEGDA DALAM PEMBENTUKAN PERDA. Pembentukan peraturan daerah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: ”Pemerintahan Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG LEMBAGA PERKREDITAN DESA. Undang-undang Dasar 1945 telah menegaskan keberadaan masyarakat hukum adat. Kepala daerah memerintahkan kepada pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) menyusun Prolegda di lingkungan pemerintah daerah provinsi. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah Otonom, selanjutnya disebut. Kewenangan desa membuat peraturan merupakan perwujudan dari pemberian kekuasaan kepada desa untuk mengatur dan mengurus dirinya sendiri.